Berita

Palembang. Selasa (18/05). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 16 Palembang, SMP Negeri 41 Palembang dan SMP Negeri 44 Palembang dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Plt. Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Kepala Sekolah terkait dan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

 

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tata tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Penyuluh Hukum Ahli Muda dan Penyuluh Hukum Ahlu Madya.

 

Di masa pandemic ini kegiatan belajar mengajar para guru dialihkan menjadi dalam jaringan atau daring sehingga kegiatan pembelajaran dan pembentukan mental/jati diri siswa menjadi kurang maksimal. Di sini peran Penyuluh Hukum sangat penting. Kegiatan Penyuluhan hukum pun berdampak sehingga aktifitas penyuluhan hukum secara langsung/tatap muka dengan siswa di sekolah berkurang. Jika ingin tetap eksis di sekolah tentu Penyuluh Hukum harus berkomitmen untuk tetap mematuhi protocol kesehatan yang berlaku secara ketat.

 

Diharapkan dengan kegiatan ceramah penyuluhan hukum, siswa menjadi tau tentang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setelah mereka mengetahui dan memahami materi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud, siswa dapat tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum yang berlaku. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan nantinya dapat dimanfaatkan sebagai ajang terbentuknya kelompok sadar hukum dalam menuju predikat sekolah sadar hukum di kota Palembang dan secara umum dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

 

Divisi pelayanan hukum dan HAM memiliki salah satu fungsi pelaksanaan kerjasama. Dari kegiatan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama ini diharapkan agar terciptanya sinergi antara Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.